Menguak Transparansi Bansos (Akuntansi Sektor Publik)
24 June 2014   13:29 WIB

Dana Bansos penting untuk menjaga masyarakat rentan terhindar dari resiko yang lebih buruk. Namun lemahnya pengawasan dan perbedaan persepsi membuat dana triliunan ini rawan diselewengkan.

Payung hukum sebetulnya sudah cukup lengkap untuk mengatur dana Bansos ini. Ada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial yang sudah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Selain itu juga masih banyak payung hukum yang diberlakukan untuk mengontrol atas penggunaan Dana Bansos, Namun, Faktanya realisasi dana Bansos jauh dari amanat berbagai peraturan perundangan tersebut.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengakui adanya persoalan persepsi ini. Untuk itu, menurut dia langkah Kemenkeu yang mendesak saat ini adanya melakukan penyamaan persepsi terhadap dasar hukum yang digunakan dalam penggunaan dana Bansos.

(Ref : Majalah AKUNTAN INDONESIA, Edisi Juni 2014,hal :06)